ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

STANLEY ALVIN, NADYA ELVARA LILIPALY (2020) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

ABSTRAK

Abstrak
Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa,salah satu upaya yang mampu dan dianggap menyelesaikan perkara korupsi tersebut adalah suatu sistem pembuktian terbalik yang sudah dibentuk dengan Undang–Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahin 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Pembutian terbalik merupakan penyimpangan pembuktian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana ( KUHAP ).Agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pembuktian terbalik maka harus memiliki arah kebijakan hukum pidana yang jelas dalam kegunaan rumusan pembuktian terbalik tersebut.
Dari semua penjelasan tentang hukum pembuktian terbalik ini adapun hukum pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan hukum pembuktian terbalik secara murni dan alas an melatar belakangi perubahan pembuktian terbalik secara terbatas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pembuktian terbalik hanya dalam penerapan persidangan hakim tidak pernah menayakan asal harta kekayaan tapi berdasarkan pembuktian yang diberikan Jaksa Penuntut Umum.
Kata Kunci : Hukum Pembuktian Terbalik,Tindak Pidana Korupsi,Asas Praduga Tak bersalah
Abstract
Coruption is an extraordinary crime,one of the efforts that is able and able to resolve corruption cases is a reverse proof system that has been established with the law number 30 of 1999 corruption that has been changed into law 20 of 2001 concerning eradication of acts corruption,reverse proof is a proof of deviation contained in the criminal procedural law ( KUHAP ).So that there is no overlap in reverse evidence then it must have a clear direction of criminal law policy in the usefulness of the inverse proof formulation.
Of all the explanations about the reverse evidentiary law,the reverse evidentiary law in the corruption act uses pure reversed evidence law and the reason behind this is limited reversal proof of change in the act of corruption,which is limited evidence in law.corruption is reversed proof only in the application of the trial the assets but based on the origin of the assets but based on the avidence provided by the general guiding prosecutor.
Key Words : Law of proof,Crime of corruption,Principle of presemotion of innocence

JURNAL