PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

FERRA, STEPHANIE TANOTO, MALINY LIFIA (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan dari pihak lain, dimana perbuatan itu tidak dilakukan sendiri dan biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Berbeda halnya dengan tindak pidana pencucian uang dan suap. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber yang diperoleh yaitu bahan hukum sekunder, data tersebut diperoleh dari pustaka berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi biasanya berasal dari faktor internal yaitu diri pelaku atau faktor eksternal yaitu dari luar pelaku. Untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi maka dibuatlah beberapa metode perhitungan keuangan yaitu metode total loss (metode kerugian keuangan negara), metode net loss (metode kerugian bersih), metode harga wajar, dan metode harga pokok. Penegakan hukum dan berapa jumlah pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

JURNAL