TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN BARANG/JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (PUTUSAN NO 28/PID.SUS-TPK/2022.PN.MDN)

JULIANUS LASE, KARTO SIMAMORA (2023) TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN BARANG/JASA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (PUTUSAN NO 28/PID.SUS-TPK/2022.PN.MDN) , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

ABSTRAK

Semenjak diinformasikannya kasus positif Covid-19 di Indonesia 2 Maret 2020, pemerintah sudah menaikkan langkah penanganan pengadaan barang serta jasa pemerintah di tengah pandemi global Covid-19. Keputusan Presiden No 4 Tahun 2020 memerintahkan seluruh Kementerian bertindak cepat, tepat, terpusat serta serentak. Penyelenggaraan jasa dan barang bagi percepatan pengurangan virus. Hal tersebut tertuang dalam dasar hukum penyelenggaraan jasa dan barang, Sebagaimana yang tertuang pada peraturan.bpk.go.id/ (2018) perpres No 16 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Berdasarkan Pasal 59 Perpres No. 59. Lembaga Pemerintah Nomor16 Tahun 2018 (LKPP) No 13 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah Untuk Tanggap Darurat. (SE Kepala LKPP)  No 3 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Penyelenggaraan jasa dan barang untuk Upaya Pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu Penyelenggaraan jasa dan barang di masa pandemi Covid-19. Pelajari Lembaga Kebijakan Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Pelajari lebih lanjut langkah oleh kementerian guna mempercepat Penyelenggaraan jasa dan barang. Teknik yang dipakai mengumpulkan data adalah penggunaan studi kepustakaan, tetapi juga bahan hukum bekas. Analisis data yang dipakai yakni analisis data preskriptif. Teori penelitian yang digunakan adalah teori Penyelenggaraan jasa dan barang pemerintah di masa pandemi yaitu Kementerian melakukan secara cepat, tepat,fokus, terkoordinasi.

JURNAL