Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia. Melalui pendekatan hukum normatif dan penelitian kualitatif, penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perjudian melalui media elektronik memerlukan kodifikasi dan unifikasi bidang hukum serta penyusunan perundang-undangan yang baru. Instrument hukum ini penting untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat terhadap penilaian tingkah laku.

Penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian menggunakan sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus. Namun, dalam sistem ini, hakim tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan jenis pidana yang sesuai untuk pelaku, melainkan harus mengikuti ketentuan ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulannya, pengaturan tindak pidana perjudian melalui media elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik di bidang Teknologi Informasi dan Elektronika (ITE) baik di tingkat Mabes Polri maupun Polda. Penyidik menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi identitas agen judi online yang menggunakan identitas palsu, serta untuk menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dengan efektif.