TINJAUAN YURIDIS ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA PEMATANG JOHAR, KECAMATAN LABUAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KASUS PUTUSAN PN NO.112/PDT.G/2017/PN.LBP)

BOBBY CHAYADI, LINEUS FREDORICO, TANIA NOVEBRIANI LASE (2022) TINJAUAN YURIDIS ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA PEMATANG JOHAR, KECAMATAN LABUAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KASUS PUTUSAN PN NO.112/PDT.G/2017/PN.LBP) , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

ABSTRAK

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya berbagai masalah pertanahan atau konflik pertanahan di Indonesia. Kasus-kasus penyerobotan tanah yang pernah terjadi di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum secara hukum perdata. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaturan sengketa kepemilikan tanah berdasarkan Undang-Undang KUHPerdata, (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa kepemilikan tanah dalam putusan PN No. 112/Pdt.G/2017/PN Lbp. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Pengaturan Sengketa Kepemilikan Tanah Berdasarkan Undang- Undang KUHPerdata, untuk hak milik disusun dalam Pasal 16 Undang-UndangNo 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria mengenai hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi dan Pasal 1866 KUH Perdata serta Pasal 23 dan Pasal 24 PP 24/1997 yang mengatur mengenai pembuktian hak atas tanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa memang benar telah terjadi penyerobotan tanah oleh pihak tergugat I atas tanah peninggalan orang tua penggugat disebabkan terbukti adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan dan telah terbukti adanya peralihan hak atas tanah. 

JURNAL