PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HIBAH APBD TERKAIT PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DI KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT (PUTUSAN NOMOR : 121/PIDSUS TPK/2016/PN MDN)
BAHAGIA HALAWA, DAVIN SURYAMANA BARUS, TOMY MANGARA TUA BUTAR-BUTAR (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HIBAH APBD TERKAIT PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DI KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT (PUTUSAN NOMOR : 121/PIDSUS TPK/2016/PN MDN) , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
ABSTRAK
ABSTRAK
Korupsi adalah sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran Isntansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar satus dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif atau menggunakan pendekatan perundang-undangan ataupun Suatu pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan fokus dan sekaligus tema suatu penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana Korupsi Dana Hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan korupsi dana hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilu di KPU Kab. Pakpak Bharat. Hasil peneliatian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu diatur di dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hibah APBD dalam penyelenggaraan Sosialisasi pemilu diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pertanggungjawaban pidana korupsi dana hibah APBD dalam penyelenggaraan sosisalisasi pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat sudah sesuai dengan rasa keadilan yang yang di terima oleh kedua terdakwa dimana selain kedua terdakwa juga beberapa Komisioner KPU lainnya ikut di tersangkakan oleh penyidik tetapi dari segi hukuman yang meringankan tidak sesuai dengan cita-cita tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan korupsi dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat sudah sesuai dimana perbuatan kedua pelaku adalah perbuatan melawan hukum yang ikut serta dalam penyelewengan keuangan negara.
JURNAL
| KATEGORI JURNAL | Jurnal Nasional Terakreditasi |
|---|---|
| TAHUN JURNAL | 2019 |
| VOLUME JURNAL | 27 |
| NOMOR JURNAL | 1 |
| NAMA PENERBIT | LPPM UNIVERSITAS DARMA AGUNG |
| NOMOR ISSN/ISBN | 2654-3915 |
| LAMAN PENERBIT (URL) | http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda |
| LAMAN ARTIKEL (URL) | http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/139 |