PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (TINJAUAN PUTUSAN NOMOR : 08/PID.B/ 2013/PN.GS)

YUSFANDI ZENDRATO, ADRIANUS AMAJIHONO, VICKY QADOSI DUHA (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (TINJAUAN PUTUSAN NOMOR : 08/PID.B/ 2013/PN.GS) , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sautu rencana yang matang yang dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti keadaan ekonomi, status sosial, agama dan lain-lain, dimana tindak pidana ini termasuk tindak pidana yang sadi karena berhubungan dengan kemanusiaan. Pertangggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah sesuai dengan pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana yaitu dalam bentuk pemidanaan baik pidana mati atau pidana penjara. Dalam menerapkan pasal tersebut tidak terlepas dari kaidah atau aturan yang berlaku dalam hukum acara pidana sehingga tercipta suatu sistem pemidanaan yang dapat memenuhi tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana haruslah dengan pertimbangan-pertimbangan hakim seperti unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi, alat bukti serta fakta-fakta dalam persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

The crime of murder is planning a crime eliminates the life of another with a double a mature plan which can be caused by many factors such as economic conditions, social status, religion and others, where a criminal offence is including a criminal offence related to humanity. Accountability law against the perpetrators of the crime of murder was planned in accordance with article 340 of the book the laws of criminal law, namely in the form of  criminal dead or in jail. In applying such article is inseparable from the rule or rules that apply in the law of criminal procedure so that created a system of conviction that can fulfill the purpose conviction itself. The overthrow of the criminal perpetrators of criminal acts against the assassination plan must be with the deliberations of judges such as the elements of a criminal offence which must be met, as well as evidence of the facts in the trial, so that the resulting verdict later can be accounted for.

JURNAL