TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ERA DISRUPSI TEKNOLOGI

JOHAN ISKANDAR, SUSANTO, YONG AN (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ERA DISRUPSI TEKNOLOGI , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

ABSTRAK

Era disrupsi teknologi ditandai dengan hadirnya konvergensi inovasi di bidang transaksi elektronik (e-Commerce), menantang kesiapan Indonesia dalam merancang sebuah perencanaan yang matang sehingga bisa mengikuti dan menyelaraskan gelombang revolusi industri 4.0. Kehadiran perdagangan transaksi elektronik memberikan kemudahan layanan untuk konsumen, tetapi perkembangan relasi hukum dengan disrupsi teknologi mengalami hambatan dalam mengimbangi kebutuhan perlindungan data pribadi dan hak privasi konsumen. Persoalan seperti kebocoran data dari platform transaksi elektronik masih belum mendapatkan sanksi yang setimpal. Walaupun Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak pribadi konsumen yang tersebar di beberapa peraturan, tetapi regulasi ini belum diterapkan secara maksimal dalam mengatasi problematik yang ada di dunia digital. Saat ini, kebocoran data pribadi semakin marak di Indonesia, sehingga bisa dilihat bahwa kenyamanan dalam pemakaian dan perlindungan data pribadi belum optimal karena negara kita belum mempunyai perundang-undangan yang selaras dengan era disrupsi teknologi. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hukum dalam perlindungan data pribadi dan bagaimana mengatasi penanggulangan atas pelanggaran hak-hak pribadi elektronik. Di dalam penelitian digunakan beberapa metode yuridis-normatif yang meliputi pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Dari hasil penelitian terlihat bahwa perlindungan hak pribadi konsumen elektronik di Indonesia belum tertata dan diatur secara ekstensif oleh pemerintah sehingga peningkatan pelanggaran hak privasi seperti kebocoran data pribadi masih terjadi. Maka dari itu, betapa pentingnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat konsisten, sinergi, dan segera dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Optimalisasi perlindungan dari harmonisasi hukum ini dipercaya dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban penyedia platform transaksi elektronik jika keamanan data pribadi konsumen tidak terjamin. Dampak dari pengesahan RUU PDP di kemudian hari adalah pencapaian cita-cita kepastian hukum mengenai masalah kebocoran data elektronik sehingga jika terjadi pelanggaran dapat diselesaikan dengan cepat dan ditindak tegas sesuai dengan bentuk pelanggaran hukumnya.

JURNAL