TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LABELISASI HALAL BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DEWANTARA, BELLA YULI SAVIRA, BUDI VALENDRA (2021) TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LABELISASI HALAL BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
ABSTRAK
Abstrak
Jamak produk diperdagangkan dipasaran diduga tidak memiliki sertifikat halal.Kondisi ini sangat memprihatinkan, terlebih bagi Umat Islam Indonesia.Pangsa pasar Indonesia dibanjiri tidak hanya produk domestik, tetapi jugaproduk import, sebagai implikasi diberlakukannya AFTA ( KawasanPerdagangan Bebas ASEAN ), dan MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ). BagiUmat Islam kehalalan suatu produk sangat urgensi. Pencantuman label halalmakanan merupakan bentuk perlindungan kepada komsumen bahwa produkhalal dikonsumsi. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen ( selanjutnya disebut UUPK ) mengatur sanksi perdatabagi pelaku usaha melanggar label halal. Undang - Undang Nomor 33 Tahun2014 tentang Jaminan Produk Halal ( selanjutnya disebut UU JPH ) jugamengatur sanksi bagi pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produk sertatidak mencantumkan sertifikat halal pada produk sudah berlabel halal.Kehadiran UU JPH dan PP No. 31 Tahun 2019 diharapkan membawa anginsegar mengubah sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifatsuka rela ( voluntary ) menjadi mandatory (wajib). Jurnal ini menggunakanpenelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis produk hukum sepertiperaturan perundang – undangan. Data dipergunakan data sekunder yakni buku – buku relevan dengan penelitian. Penelitian mempergunakan analisiskualitatif, dimana permasalahan diuraikan dalam bentuk kalimat – kalimat.
Abstract
The plurality of products traded in the market are suspected of not havinghalal certificates. This condition is very concerning, especially for Indonesian Muslims. Indonesia's market share is flooded with not only domesticproducts, but also imported products, as an implication of the implementation of AFTA (ASEAN Free Trade Area) and MEA (Asean Economic Community). For Muslims, the halalness of a product is very urgent. The inclusion of halal food labels is a form of protection to consumers that halal products are consumed. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter referred to as UUPK) regulates civil sanctions for business actors violating the halal label. Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products (hereinafter referred to as the JPH Law) also regulates sanctions for business actors who do not maintain product halalness and do not include halal certificates on products already labeled as halal. The presence of UU JPH and PP No. 31 of 2019 is expected to bring fresh air to change the procedure and registration system for halal certification from voluntary to mandatory. This journal uses normative juridical research, namely analyzing legal products such as laws and regulations. The data used are secondary data, namely books relevant to the research. The research uses qualitative analysis, where the problem is described in the form of sentences.
JURNAL
| KATEGORI JURNAL | Jurnal Nasional Terakreditasi |
|---|---|
| TAHUN JURNAL | 2021 |
| VOLUME JURNAL | 11 |
| NOMOR JURNAL | 1 |
| NAMA PENERBIT | Institute Hukum Sumberdaya Alam (IHSA Institute) |
| NOMOR ISSN/ISBN | 1979-522X |
| LAMAN PENERBIT (URL) | http://legal.isha.or.id/ |
| LAMAN ARTIKEL (URL) | http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/72 |