PERSAINGAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TENDER PEMERINTAH

ALBERT BEN AFFENDY, ELLA LIRPA SIMAREMARE, ARBINA FLORENCHIA BR SINUHAJI, DINDA EVITA SARAH LUBIS (2020) PERSAINGAN USAHA DALAM PELAKSANAAN TENDER PEMERINTAH , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

ABSTRAK

Abstrak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha dalam tender Berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Hasil dari penelitian dari Putusan Perkara Nomor: 34/KPPU- L/2009 yaitu bahwa terdapat beberapa fakta-fakta bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang memenuhi unsur-unsur persekongkolan, bentuk persekongkolannya adalah persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal. Dalam Putusan Perkara Nomor 34/KPPU-L/2009 ditunjukkan bahwa adanya suatu pelanggaran persaingan usaha memiliki Unsur-Unsur yang dapat menentukan bahwa adanya praktik usaha yang tidak sehat , dalam perkara ini menyatakam bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI terbukti telah secara sah dan menyakinkan telah melakukan persekongkolan tender. Rumusan masalah dalam penelitian merupakan analisis mengenai kewenangan KPPU dan unsur-unsur dari suatu persekongkolan tender. Jenis Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah Jenis Penelitian Normatif , teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

JURNAL