PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PUTUSAN 311/PID.SUS/2018/PN.MDN
ADRIAN PATRIC PRESLY SIMARMATA, TARONI BUULOLO, MASRANI BR SIAHAAN, YASSER ALFAN (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PUTUSAN 311/PID.SUS/2018/PN.MDN , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PUTUSAN NO. 311/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn
Oleh:
Adrian Patric Presly Simarmata
Masrani Br Siahaan
Yasser Alfan
Abstract
The number of cases of money laundering in Indonesia certainly forces the government to tighten even more surveillance of suspicious transactions. Money laundering is often said to be a syndicate because the series is very organized, namely the perpetrators of these crimes each have the duty to disguise the proceeds of crime to be as if their legitimate assets. This money laundering research was conducted to determine the law enforcement of money laundering with narcotics crimes using secondary data, namely library materials and decisions with normative jurudical research types. TPPU has been regulated in Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering, and narcotics law as an original crime, this law is expected to be able to guarantee justice and legal certainty and effectiveness in returning assets from the money laundering proceeds .
Keywords: PenegakanHukum, Tindak Pidana Pencucian Uang,Kejahatan Narkotika.
Abstrak
Banyaknya kasus Tindak pidana pencucian uang (Selanjutnya disebut TPPU)di indonesia tentu sedikit memaksa pemerintah untuk lebih lagi memperketat pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan. TPPU seringkali dikatakan sebagai sindikat karena rangkaiannya yang sangat terorganisir yakni pelaku kejahatan ini masing-masing mempunya tugas untuk menyamarkan hasil kejahatan tersebut menjadi seolah olah harta kekayaannya yang sah. Penelitian TPPU ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum atas TPPU dengan kejahatan narkotika mengguanakan data-data sekunder yakni bahan pustaka dan putusan dengan jenis penelitian yurudis normatif. TPPU telah diatur dalam Undang – Undang NOMOR 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang narkotika sebagai tindak pidana asal, undang-undang ini diharapkan mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum serta efektivitas dalam pengembalian harta kekayaan dari hasil TPPU.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang,Kejahatan Narkotika.
JURNAL
| KATEGORI JURNAL | Jurnal Nasional |
|---|---|
| TAHUN JURNAL | 2020 |
| VOLUME JURNAL | 3 |
| NOMOR JURNAL | 1 |
| NAMA PENERBIT | JURNAL MUTIARA HUKUM |
| NOMOR ISSN/ISBN | 2621-5691 |
| LAMAN PENERBIT (URL) | http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH |
| LAMAN ARTIKEL (URL) | http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/1292 |