PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASKA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VII/2010
FEBRI SEMBIRING, DICKY VIGO, DANIEL CHRISTIAN TJOWANDI (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASKA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VII/2010 , SKRIPSI, UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
ABSTRAK
Abstrak
Parents are responsible to their children to gave the education, clothing and the utility until they grow up. The children that born from parents in registered marriage by the state are called valid children. Otherwise, If a marriage of the children is not recorded as a children outside the marriage, then the negative impact of the children outside the marriage are birth certificate can not be made because the parents does not have marriage certificates. Section 43 paragraph 1 Laws of Marriage explained that the children that born outside the marriage just have a civil relationship with their mother and their mother's family. Every children who was born entitled to live, growing up, and thriving and get legal protection as a shape of justice and has been released the Supreme Court verdict of the Republic of Indonesia number 46 / PUU-VII / 2010 about Children Outside The Marriage can show the results of the DNA test as evidence of the biological relationship between the children and their father. This research method using an understanding of juridical sosiologis that the research based on the terms and applicable law with the phenomenon happened in the neighborhood in accordance with the practice. The resources used data is a literature review and the decision. Based on the understanding above, the author wants to write it in the form of Skripsi titled "Legal Protection To Children Outside The Marriage After The Decision of the Supreme Court Number 46 / PUU-VII / 2010". The formulation of the problems are what is the arrangement of children outside the marriage rights? What the consequences of the child outside the marriage according to the UUP? and How to protect children outside marriage rights after Supreme Court verdict Number 46 / PUU-VII / 2010?
Intisari
Orang tua bertanggung jawab atas anaknya untuk diberikan pendidikan, sandang dan keperluan sampai dewasa. Anak yang terlahir dari orang tua perkawinan yang sah didaftarkan ke negara, disebut anak sah. Sebaliknya perkawinan yang tidak di catat dan mempunyai anak disebut anak luar kawin. Konsekuensi anak luar kawin yaitu, tidak dapat membuat akta kelahiran kecuali dilakukan pengesahan perkawinan dan anak di Pengadilan. Hubungan perdata anak luar kawin hanya ke ibu dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 UUP, setiap anak yang lahir berhak hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan hukum dengan Pasal 28B ayat 2 UUD. Telah diangkat derajat anak luar kawin, dengan mengedepankan norma hukum sebagai wujud keadilan. Putusan nomor 46/PUU-VII/2010 menjelaskan anak luar kawin dapat mewarisi harta ayah kandungnya apabila dapat membuktikan ada hubungan biologis antara anak dan ayah, dengan tes DNA di rumah sakit. Metode penelitian skripsi ini menggunakan pengertian yuridis sosiologis yaitu penelitian didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan fenomena dan praktik yang terjadi. Sumber datanya menggunakan studi pustaka dan putusan, berdasarkan pengertian di atas penulis ingin menuliskan bentuk skripsi dalam judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah Pasca Putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010. Rumusan masalahnya yaitu: Apa itu pengaturan hak anak di luar nikah dalam UUP, Apa konsekuensi hak anak luar nikah menurut UUP dan bagaimana melindungi hak anak luar kawin setelah putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010.
JURNAL
| KATEGORI JURNAL | Jurnal Nasional |
|---|---|
| TAHUN JURNAL | 2020 |
| VOLUME JURNAL | 3 |
| NOMOR JURNAL | 1 |
| NAMA PENERBIT | Jurnal Mutiara Hukum |
| NOMOR ISSN/ISBN | 2621-5691 |
| LAMAN PENERBIT (URL) | http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/index |
| LAMAN ARTIKEL (URL) | http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/1295 |